DIKLAT GEOSPASIAL
***************************************************************
DIKLAT PENATAAN BATAS WILAYAH (13 Sd 17 Maret 2017)
***************************************************************
INFORMASI LEBIH LANJUT TENTANG DIKLAT GEOSPASIAL BIG, SILAHKAN HUBUNGI 021.8754601 & 081219296777 email diklat@big.go.id
***************************************************************

Jumat, 20 Januari 2017

Informasi Geospasial dalam Pengelolaan Perbatasan Negara

(Jakarta, Informasi Geospasial). Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pembina dan penyelenggara Informasi Geospasial (IG) di Indonesia berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa 17 Januari 2017.
Rakor Pengendalian dimaksudkan sebagai forum koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan tahun 2016 serta menyusun langkah-langkah implementasi pembangunan sesuai arah kebijakan, target kegiatan dan lokasi prioritas kawasan perbatasan negara yang ditetapkan BNPP yaitu 187 kecamatan lokasi prioritas dan 10 PKSN dalam periode pengelolaan tahun 2017 – 2019. 

Rakor dengan tema "Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2016 Kita Tingkatkan Percepatan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dalam

Jumat, 14 Oktober 2016

BIG Selenggarakan Bimbingan Teknis Konseptor SNI, Editor SNI dan Asesor Akreditasi

Berita Geospasial BIG - Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan InformasiGeospasial (IG) yang berstandar dan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk merumuskan standar nasional di bidang IG, Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Konseptor dan Editor Standar Nasional Indonesia (SNI). Bimbingan Teknis ini dibuka langsung oleh Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG) Suprajaka, pada Selasa, 15 Maret 2016 di The Margo Hotel, Depok. Dalam kesempatan yang sama, sekaligus dibuka pula Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi yang juga diselenggarakan oleh PSKIG BIG bekerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Kepala PKSIG BIG, Suprajaka, mengatakan bahwa dengan diterbitkannya Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan

Kamis, 18 Agustus 2016

URGENSI SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

Persaingan dan tuntutan global yang semakin kompleks dan masif menuntut Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang berkesinambungan dan tepat sasaran memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari para stakeholders. Diperlukan kebijakan-kebijakan publik yang benar dan tepat demi menyejahterakan masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kunci keberhasilan pembangunan adalah kebijakan publik yang benar dan tepat [1]. Terdapat enam bidang yang perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah saat ini, yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan manusia.

Penyusunan dan implementasi kebijakan publik yang benar dan tepat memerlukan perencanaan yang matang dan didasarkan pada pendekatan yang bersifat komprehensif. Salah satu informasi yang

 
Design by PT. SCS TRAYA MAHADANA | Design by PT. SCS TRAYA MAHADANA |