DIKLAT SIG LANJUT untuk SDM PPIIG(Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial) di daerah

Bogor - Sesuai amanat UU RI No.4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, PERKA BIG No.4 Tahun 2012 tentang Balai Diklat Geospasial, Peraturan BIG Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial(PPIIG), maka untuk meningkatkan kompetensi SDM dari beberapa Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial(PPIIG) di Indonesia Balai Diklat Geospasial BIG dan Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial(PSKIG) BIG menyelenggarakan DIKLAT SIG LANJUT dengan periode 29 Juli sd 02 Agustus 2019 yang bertempat di Hotel Zest Bogor. 

Dalam sambutannya di pembukaan diklat, Kepala Balai Diklat Geospasial Sigit Murjati menyampaikan bahwa Diklat kali ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi SIG.

Perubahan Tarif PNBP Diklat Geospasial BIG (PP No 49 Tahun 2019)

Cibinong - Balai Diklat Geospasial Badan Informasi Geospasial sebagai salah satu penyelenggara Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP), memerlukan penyesuaian tarif yang sudah berlaku. Hal tersebut juga dalam rangka untuk mengoptimalkan PNBP guna menunjang pembangunan nasional, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial(BIG) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014, maka diperlukan mengatur kembali Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan

Pelaksanaan Diklat Survei dan Pemetaan Tingkat Lanjut untuk ASN Kaimana

Bogor - Cibinong, Kabar Diklat Geospasial - Manusia yang terbaik adalah yang mempelajari ilmu, mengamalkan dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Demikian halnya dengan suatu instansi. Instansi yang terbaik adalah mengajarkan pihak lain terkait ilmu dimana instansi itu bergerak. Inilah yang kemudian mengilhami Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mengadakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) tentang Survei dan Pemetaan kepada setiap orang dari instansi lain baik pemerintah maupun swasta untuk mengenal lebih jauh apa itu bagaimana survei dan pemetaan itu dilakukan dengan kaidah yang benar.

BIG melalui Balai Diklat Geospasial terus berupaya secara proaktif untuk mengenalkan IG melalui berbagai jenis diklat yang diadakan kepada banyak pihak. Tentunya, untuk lebih melibatkan banyak pihak terutama di daerah untuk berperan aktif dalam mengerjakan tugas besar memetakan seluruh wilayah di Indonesia dengan berbagai skala dan memanfaatkannya untuk berbagai tahapan pembangunan untuk kemaslahatan hidup bersama.

Pentingnya Informasi Geospasial, Infrastruktur Hijau dan Forensics Engineering dalam Mitigasi Bencana

Bali, Berita Geospasial – Tahun 2019 ini merupakan tahun ketiga diselenggarakan Seminar Nasional Teknik Sipil oleh Universitas Udayana (Unud) Bali. Tahun ini seminar mengangkat tema “Mitigasi Bencana dan Pembangunan Infrastruktur Teknik Sipil Berkelanjutan”. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Zainal Abidin hadir sebagai keynote speaker pada acara yang berlangsung di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur-Bali pada hari Kamis, 4 Juli 2019.

Acara seminar dihadiri oleh dosen, praktisi, mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia sebanyak 200 orang. Seminar dibuka dengan pemukulan gong oleh Rektor Unud, A. A. Raka Sudewi, yang didampingi oleh Dekan Fakultas Teknik Unud, Universitas Ngurah Rai, dan Universitas Hindu Indonesia. Rektor Unud, A. A. Raka Sudewi menyampaikan apresiasinya atas kehadiran para narasumber dan peserta, serta panitia dan seluruh pihak yang mendukung sehingga acara bisa berlangsung dengan lancar.

Kabupaten Garut Inisiasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan

Garut, Berita Geospasial – Kejelasan batas wilayah merupakan syarat pengelolaan yang baik sebuah wilayah. Karena itulah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mengundang Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk melakukan penetapan serta penegasan batas wilayah desa dan kelurahan di wilayahnya.

“Melihat ke belakang, Pemkab Garut sudah meanandatangani MoU dengan BIG tahun lalu. MoU ini kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama simpul jaringan dan penegasan batas desa,” kata Kepala Bidang Tata Pemerintahan Kabupaten Garut Dadang H.S. saat membuka acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Garut di Ruang Rapat Wakil Bupati Garut, Senin, 8 Juli 2019.

Menurut Dadang, penetapan dan penegasan batas ini akan dilaksanakan pada 8-12 Juli 2019