DIKLAT GEOSPASIAL - BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
***************************************************************
Mulai Tanggal 06 Agustus 2019 Sudah Menggunakan PP Tarif PNBP Terbaru Yaitu PP Nomor 49 Tahun 2019
***************************************************************
PATUHI PROTOKOL KESEHATAN COVID-19
***************************************************************
MARI KITA PATUHI 3M : MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN dan MENJAGA JARAK
***************************************************************
INFO LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI
021.8754601 & 081219296777 email : diklat@big.go.id
***************************************************************

Kamis, 19 Agustus 2021

Balai Diklat BIG menyelenggarakan Pelatihan Penataan Batas Wilayah Hutan bagi ASN Kementerian LHK

Sebagai bentuk kerjasama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Pusat Standarisasi Kelembagaan Informasi Geospasial(PSKIG) dan Kementerian LHK, yaitu melalui rencana Diklat Penataan Batas Wilayah di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi bahwa ada sekitar 100 peserta yang akan mengikuti pelatihan yang akan diselenggarakan oleh

Balai Diklat Geosapsial BIG.

Dalam sambutan pembukaan pelatihan, Kepala Balai Diklat Geospasial yang diwakili oleh Arif Aprianto menyampaikan bahwa pelatihan ini diselenggarakan selama 11 hari kerja dengan 8 hari daring yang dimulai tanggal 18 sd 27 Agustus 2021 dan 3 hari luring/tatap muka, yang meliputi pembelajaran konsep dasar penataan batas wilayah beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk aspek aspek teknik dan penyajian peta wilayah dengan 8 sasaran kompetensi sesuai dengan jumlah mata ajar. Pelatihan ini dilaksanakan secara online dan offline dengan instrumen pelatihan berupa modul bahan ajar, tatap muka vitual serta ada Pre test, post test dan tugas harian untuk masing-masing mata ajar serta pendampingan praktikum yang di fasilitasi oleh para widyaiswara Balai Diklat Geospapsial BIG.

Kepala Bagian Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana Ditjen PKPL Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ari Silvia febrianti memaparkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan khususnya, perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tetap menjaga prinsip kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan kehutanan tersebut. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki visi dan misi terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan dan pembangunan nasional dalam mendukung terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kepastian hukum akan status, fungsi ,letak, batas, dan Kawasan hutan semakin diperlukan oleh berbagai pihak. kepastian batas kawasan hutan diperoleh melalui proses pengukuhan kawasan hutan.

Dalam paparan oleh Kepala Pusat Standarisasi Dan Kelembagaan Informasi Geospasial Sumaryono, disampaikan bahwa satu data, satu informasi yang sangat penting yang nanti pasti akan digunakan lintas sektoral yaitu tentang batas wilayah tentang kehutanan, hal ini dikarenakan Indonesia ada dua wilayah yaitu wilayah hutan dan non hutan dan ini sangat penting pada saat meletakkan positioning dalam peletakan di mana pembangunan itu akan dilaksanakan, sehingga batas ini menjadi sangat sangat penting untuk menghindari adanya penguasa wilayah kabupaten provinsi berurusan dengan hukum karena masalah batas ini. (JK-Diklat)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar